Aksi Demo di Kantor PWI, Buntut Penyalahgunaan Dana Bantuan Kementrian BUMN

Oplus_131072

 

Jakarta, GlobalIndoNews – Dugaan korupsi yang melilit pengurus pusat PWI oleh Hendry Ch Bangun dkk berbuntut perlawanan arus bawah melakukan aksi unjuk rasa menuntut di gelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PWI. Aksi unjuk rasa berlangsung dikantor PWI Pusat, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Koordinator Aksi, Edison Siahaan, mengatakan KLB ini penting untuk segera digelar demi menyudahi kisruh di internal PWI yang sudah berkepanjangan. Kisruh ini diawali pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua PWI, Hendry Ch Bangun.

Hendry bersama pengurus PWI Pusat diduga terlibat dalam kisruh uang cashback dan komisi dalam dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Kementerian BUMN RI kepada PWI Pusat. Uang itu untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di 10 propvinsi di Indonesia.

“Keriuhan yang berkepanjangan itu telah menggerus kepercayaan dan merenggut rasa percaya diri para pekerja pers khususnya anggota PWI. Tetapi kemelut yang sudah berlangsung kurang lebih sejak lima bulan lalu, sampai saat ini belum selesai,” ujar Edison.

 

Foto : Aksi di PWI (Ist)

Foto : Aksi di PWI (Ist)

 

Edison menyebut pihaknya sempat bernapas lega setelah DK PWI menerbitkan surat nomor 53/DK/PWI-P/2024 tertanggal 16 Juli 2024 tentang pemberian sanksi pemberhentian untuk Hendry Cs.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat dan para ketua PWI Provinsi se-Indonesia tepatnya pada poin kedua menegaskan, sesuai pasal 10 ayat 7 peraturan rumah tangga (PRT) PWI, perlu diadakan rapat pleno pengurus Pusat untuk menunjuk pelaksana tugas guna menyiapkan KLB, diatur dalam Pasal 28 PRT PWI.

“Sebagai bagian dari PWI yang masih memiliki rasa empati dan peduli, kami datang untuk menyampaikan dukungan sekaligus mendesak pihak yang ditunjuk dalam surat DK tersebut segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB),” kata Edison.

Karena itu, Edison meminta DK PWI segera menggelar KLB demi menjaga marwah dan memelihara kepercayaan publik terhadap PWI.

“Kami menilai hanya KLB yang dapat menyelamatkan PWI dari pertikaian yang berkepanjangan. Maka KLB harus segera di gelar,” ungkap Edison. (TIM/Red)

———————

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan /atau keberatan dengan penayangan artikel dan /atau berita tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan /atau  berita berisi sanggahan dan /atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang_undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: globalindonews74@gmail.com 

Kunjungi juga kami

di www.globalindonews.com