Hukum

Juni 13 2025

PKPA Angkatan III Kerja Sama FH Undana Kupang Dan DPN Peradi Resmi Dibuka

globalindonews Berita, Daerah, Ekonomi, Hukum 0

Kupang, GlobalIndoNews – Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan III tahun 2025 kerjasama Fakultas Hukum Undana Kupang dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) resmi oleh Wakil Ketua DPN Peradi bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Dr. Shalih Mangara Sitompul, SH., MH, Jumat (13/6/2025) di Kristal Hotel Kupang.

Hadir dalam pembukaan PKPA para penegak hukum diantaranya pejabat yang mewakili ketua Pengadilan Negeri Kupang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Ketua Pengadilan Agama Kupang, ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang, dan pengurus DPC Peradi Kota Kupang diantaranya wakil ketua, Dr. Yanto M. P Ekon, SH., M.Hum, sekretaris DPC, Beny Karyanto Manu Taopan, SH., MH dan para advokat senior lainnya.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ini berlangsung hingga tanggal 26 Juni 2025, menghadirkan pengajar PKPA dari para akademisi dan pratisi hukum terbaik untuk mengisi berbagai materi hukum yang kontekstual dan relevan, baik teori maupun praktik.

Dekan Fakultas Hukum Undana, Dr. Simplexius Asa, SH., MH dalam sambutannya mengatakan rasa bangga atas antusiasme peserta yang berasal dari berbagai daerah di NTT.

Dirinyapun menyoroti pentingnya membangun jejaring profesional hukum yang solid dan mendukung kolaborasi jangka panjang demi penerapan hukum yang adil dan bijaksana.

Lebih lanjut ia menyampaikan komitmen fakultas untuk terus bekerja sama dengan Peradi dalam penyelenggaraan PKPA dan mendukung penguatan kapasitas advokat, baik dalam aspek litigasi maupun nonlitigasi.

“Kami ingin terus berkontribusi dalam mencetak advokat yang mumpuni. PKPA ini sangat strategis karena juga menyentuh aspek penyadaran hukum di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Hukum (FH) Undana ini menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan PKPA sebagai bagian penting dalam membangun fondasi profesi hukum yang kuat. Oleh karena itu, peserta harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan semangat, termasuk dengan mengajukan pertanyaan yang kritis selama pendidikan.

Wakil Ketua DPC Peradi Kota Kupang, Dr. Yanto M. P Ekon, SH., M.Hum dalam sambutannya berharap para peserta PKPA ini nantinya menjadi advokat yang tidak hanya cerdas secara hukum, tetapi juga beretika dan memiliki integritas tinggi.

“Tiga prinsip utama dalam profesi advokat adalah profesionalisme, etika, dan integritas. Ketiganya harus berjalan bersama untuk menghasilkan advokat yang benar-benar bisa menjalankan fungsi bantuan hukum tanpa menabrak aturan hukum itu sendiri,” tandasnya.

Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Dr. Shalih Mangara Sitompul,cSH.,MH dalam sambutannya mengatakan terkait konteks perkembangan hukum di Indonesia.

Dengan mengingatkan betapa pentingnya kegiatan PKPA ini ini sudah tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 18 tahun 2003.

Shalih mengingatkan agar para peserta untuk memahami secara mendalam terkait kode etik dalam profesi advokat. Inti dari pendidikan profesi ini bukan hanya pada kemampuan teknis semata, tetapi juga pembentukan mentalitas hukum dan tanggung jawab etik, jelas Shalih Sitompul, kandidat kuat calon Ketua Umum DPN Peradi ini.

Ketua Penyelengara PKPA, Husni Kusuma Dinata, SH.,MH dalam laporannya mengatakan PKPA 2025 tahun ini merupakan PKPA angkatan ke-III yang diselenggarakan FH Undana Kupang kerjasama dengan DPN Peradi.

Komitmen dalam PKPA ini untuk menyajikan materi-materi terbaru dan pembelajaran interaktif, sehingga mampu mencetak calon advokat yang bukan hanya kompeten secara hukum, tetapi juga memiliki integritas dan wawasan yang luas dalam menjawab tantangan zaman.

Husni dalam laporan menyampaikan PKPA Angkatan III ini di ikuti sebnyak 42 Peserta, dan yang menarik jelas Husni, pada PKPA kali ini salah satu peserta adalah Guru Besar linguistik yakni Prof. Dr. Simon Sabon Ola, SH.

Acara pembukaan PKPA ditutup dengan penyerahan cenderamata dari panitia kepada narasumber, dan dilanjutkan dengan dialog bersama tokoh nasional dari Peradi. (Sajid/Red)

———————

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan /atau keberatan dengan penayangan artikel dan /atau berita tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan /atau berita berisi sanggahan dan /atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang_undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: globalindonews74@gmail.com

Kunjungi juga kami

di www.globalindonews.com

Juni 10 2025

Mediasi ala ‘Bayar Kucing dalam Karung’ di PN Sorong

globalindonews Berita, Daerah, Hukum, Sosial Budaya 0

Oleh: Wilson Lalengke

Sorong, GlobalIndoNews – Di jaman Orde Baru, istilah ‘beli kucing dalam karung’ cukup populer, terutama di dunia politik. Istilah ini merujuk kepada sistem pemilihan anggota DPR RI yang hanya melalui pencoblosan lambang partai politik tanpa disebutkan (apalagi ditampilkan foto) calon anggota legislatif yang dipilih. Sistem pemilihan semacam ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pemilih karena ternyata hampir semua anggota DPR yang terpilih tidak dikenal, bahkan banyak yang tidak dikehendaki rakyat.

Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena rakyat pemilih dipaksa untuk datang ke TPS hanya untuk mencoblos salah satu dari 2 partai politik (PPP dan PDI) dan 1 ormas, yakni Golkar.

Para pemilih tidak perlu tahu siapa kandidat yang dipilihnya. Semua calon ditentukan partai politik yang dicoblos oleh pemilih. Rakyat pemilih dianggap bodoh dan tidak layak menentukan calon legislatif yang layak duduk di parlemen.

Analogi, dengan sedikit modifikasi ‘bayar kucing dalam karung’, di atas itu ternyata jadi modus pemaksaan kehendak dalam proses sidang mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Sorong. Sebagaimana dalam tulisan terdahulu berjudul ‘Membedah Absurditas Sidang Mediasi di PN Sorong’, kasus ini lebih rumit dari kisah penggal tubuh alias dibelah dua seorang bayi oleh Raja Soleman.

Artikel terkait dapat dibaca di sini: Membedah Absurditas Sidang Mediasi di PN Sorong (https://pewarta-indonesia.com/2025/06/membedah-absurditas-sidang-mediasi-di-pn-sorong/)

Pihak penggugat, PT. Bagus Jaya Abadi (BJA), yang hanya diwakili kuasa hukumnya dengan gagah perkasa hadir di ruang sidang mediasi membawa konsep ‘bagi dua’ lahan obyek sengketa, plus bayar kompensasi Rp. 2,5 miliar, tanpa menunjukkan dokumen legalitas kepemilikan atas lahan yang diklaimnya itu. Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar: lahan mana yang dimaksud untuk dibagi dua dan harus bayar kompensasi miliaran oleh penggugat?

Ketika tergugat, Hamonangan Sitorus, mempertanyakan dasar klaim dan proposal ‘bagi dua’ lahan dimaksud, pihak penggugat yang diwakili pengacara Albert Frasstio, tidak bersedia menjelaskan alas hak atas klaim mereka dengan alasan hal itu merupakan ‘materi pokok perkara’ yang hanya bisa dibuka di persidangan.

Anehnya, pihak PN Sorong melalui hakim mediasi, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., terkesan seia-sekata dengan kuasa hukum yang mewakili sang perwakilan penggugat. Hakim ini terlihat berpihak dengan mendukung ide untuk segera masuk ke tahap persidangan, yang artinya sidang mediasi dianggap gagal karena tergugat menolak untuk menerima proposal ‘bagi dua’ lahan obyek sengketa dan bayar kompensasi Rp. 2,5 miliar.

Padahal, yang diinginkan tergugat Hamonangan Sitorus adalah penjelasan tentang lokasi lahan yang diklaim penggugat karena adanya kesimpangsiuran informasi terkait posisi lahan yang dipersoalkan. Merujuk kepada keterangan lahan yang dituangkan dalam proposal penggugat, sangat jelas terlihat bahwa lokasi lahan yang diklaim penggugat adalah wilayah laut yang tidak mungkin ada alas hak kepemilikan di atasnya.

Berdasarkan fakta tersebut, maka sudah sewajarnya tergugat menanyakan kepastian lokasi lahan milik penggugat yang persoalkan. Jika lahan yang diklaim sudah jelas alias duduk perkara telah terang-benderang, maka perundingan selanjutnya akan lebih mudah dan lancar. Ibarat kucing dalam karung sudah terlihat jelas jenisnya, warna bulunya, ukurannya, usianya, dan jenis kelaminnya, maka proses negosiasi berikutnya pasti lebih gampang.

Hakim mediator semestinya merupakan sosok bijaksana yang dapat melihat itikat baik-buruk para pihak yang dimediasi. Lebih daripada itu, hakim mediator seharusnya memahami persoalan secara jelas, tepat, detail dan tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga dia dapat mendorong para pihak ke arah pencapaian solusi terbaik bagi mereka.

Untuk itu, hakim mediator perlu memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap pihak yang bersengketa untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa yang menjadi keberatan dan harapan masing-masing dalam perkara yang sedang dimediasikan. Dalam konteks mediasi yang didasari keinginan mempertemukan simpul kepentingan yang berbeda antara penggugat dan tergugat, adalah tidak elok jika salah satu pihak, atau bahkan semua pihak yang terlibat mediasi, tidak tahu dan paham apa ‘isi karung’ yang dipertengkarkan di ruang sidang mediasi.

Keberhasilan mediasi yang baik, benar, beradab, dan adil bagi semua pihak sangat ditentukan oleh pemimpin mediasi yakni hakim mediasi atau mediator non-hakim. Untuk keberhasilan itulah, biasanya hakim mediator semacam ini diberikan apresiasi dan reward yang tinggi oleh institusinya. Sebaliknya, kegagalan mediasi akan menjadi catatan kinerja buruk bagi seorang hakim mediator. (*)

Penulis adalah lulusan pasca sarjana bidang Etika Global dan Etika Terapan dari 3 universitas ternama di Eropa

———————

Kunjungi juga kami

di www.globalindonews.com

Juni 4 2025

Diduga Langgar Prosedur, Polres Blora Digugat! Tim Hukum PPWI Tempuh Praperadilan Lawan Kapolri

globalindonews Berita, Hukum, Nasional, Sosial Budaya 0

Jakarta, GlobalIndoNews – Dugaan kriminalisasi terhadap dua anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mencuat tajam ke publik setelah Tim Penasehat Hukum (PH) PPWI resmi mendaftarkan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Langkah hukum ini diambil guna menguji keabsahan penetapan tersangka dan penahanan terhadap dua wartawan PPWI Jawa Tengah, yakni Febrianto Adi Prayitno dan Siyanti, yang saat ini telah dijadikan tersangka oleh penyidik Polres Blora, Polda Jawa Tengah.

Kedua jurnalis itu dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 KUHP, yaitu dugaan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/PPWI-NASIONAL/SKK/VI-2025, keduanya menunjuk tujuh orang pengacara dari Tim PH PPWI sebagai Penerima Kuasa, yaitu:

1. Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., M.H.

2. Ujang Kosasih, S.H.

3. Anugrah Prima, S.H.

4. Yusuf Saefullah, S.H.

5. Nurul Islami Meiyanto, S.H.

6. Andri Setiawan, S.H.

7. Muhammad Imron, S.H.

Para advokat tersebut diberi kuasa khusus untuk mengajukan Praperadilan melawan:

TERMOHON I: Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)

TERMOHON II: Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda Jateng)

TERMOHON III: Kepala Kepolisian Resor Blora (Kapolres Blora)

Kuasa ini meliputi wewenang untuk menghadiri persidangan, mengajukan bukti dan saksi ahli, menyampaikan replik terhadap eksepsi para Termohon, serta membuat pengaduan ke Mabes Polri, Komnas HAM, Kompolnas, hingga ke Komisi III DPR RI atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik Polres Blora.

Langkah hukum ini menjadi pukulan keras terhadap upaya pembungkaman pers di daerah. PPWI menilai kasus ini sarat kejanggalan, mengingat kedua wartawan yang aktif mengkritisi kebijakan publik justru ditersangkakan tanpa proses penyelidikan yang transparan.

Tim PH PPWI menegaskan, “Kami akan menguji seluruh proses hukum yang dilakukan Polres Blora. Jika ditemukan ada pelanggaran prosedur atau indikasi rekayasa kasus, maka seluruh tindakan penetapan dan penahanan harus dinyatakan tidak sah di mata hukum.”

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Tim Hukum PPWI memastikan, segala bentuk kriminalisasi terhadap insan pers tidak akan dibiarkan tanpa perlawanan. (Tim/Red)

———————

Kunjungi juga kami

di www.globalindonews.com

Juni 4 2025

Punawirawan TNI Membidik Parlemen*

globalindonews Berita, Hukum, Nasional, Politik 0

Foto : Chazali H. Situmorang

Oleh : Dr.drs.apt. Chazali H. Situmorang, M.Sc. CIRB *)

Jakarta, GlobalIndoNews – Ternyata Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak main-main dengan Pernyataan Sikap Purnawirawan Prajurit TNI pada Februari 2025 yang lalu yang berisi 8 poin tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo merespons normatif melalui Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Pur) Wiranto, antara lain ada hal yang tidak menjadi domain Presiden, tetapi ada di legislatif dalam prinsip Trias Politika.

Respons Presiden melalui Jenderal TNI (Pur) Wiranto itu, bagi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ibarat amunisi untuk bergerak lebih lanjut yang diarahkan ke sasaran “tembak” Parlemen yaitu DPR RI dan MPR RI.

Forum itu memerlukan waktu beberapa bulan untuk konsolidasi dan merapatkan barisan yang terlihat masih sigap, walaupun sudah dimakan usia. Semboyan Prajurit tidak pernah mati mungkin sangat tepat dialamatkan kepada para purnawirawan itu.

Gelombang purnawirawan yang berpangkat Jenderal dan Kolonel yang bergabung semakin banyak. Forum yang diminati semula 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, 91 Kolonel, saat ini menurut info “ordal” seorang Laksamana Pertama TNI (Pur) yang saya kenal baik, jumlahnya terus bertambah.

Fokus mereka mengkrucut pada poin 8 untk memakzulkan Gibran sebagai Wakil Presiden. Bunyi poin 8 adaslah “ _Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 Huruf Q Undang – Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman._

Kedelapan butir pernyataan itu sangat serius dan menyangkut sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Catatan kami sejak Republik Indonesia ini berdiri, belum pernah terjadi peristiwa hukum dan sekaligus politik yang melibatkan Mantan Wakil Presiden/Panglima TNI, Mantan Wakil Panglima TNI, dan mantan Kepala Staf 3 Angkatan AD, AU, dan AL, menuntut dimakzulkannya Wakil Presiden.

Membidik Parlemen

Mungkin sebagian masyarakat menduga gerakan FPP TNI menurun aktivitasnya. Atau mungkin layu sebelum berkembang. Ternyata mereka bergerak terus. Berdiskusi terus, merumuskan formula tuntutan yang argumentatif secara hukum, sebagai pintu jalan menuju pemakzulan yang Konstitusional.

Kurangnya pemberitaan karena semua kena tsunami persoalan Isyu Ijazah Palsu S1 Jokowi, dan semakin heboh dan hangat tema Podcast terkait dengan pernyataan Bareskrim Polri Ijazah S1 dari UGM Jokowi asli ..eh.. identik.

Namun karena Prajurit tidak pernah mati, FPP TNI membuktikan lagi eksistensinya dengan membuat surat : Perihal Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bernomor: 003/FPPTNI/V/2025, tanggal 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR.

Bola panas kini bergulir di DPR dan MPR. Apakah Kedua lembaga ini bersikap dingin, hangat, atau biasa-biasa saja, kita lihat dalam waktu sebulan kedepan ini.

Surat itu luar biasa. Isinya berbobot sepertinya ada sentuhan tangan ahli hukum yang sudah memahami lembaga hukum dan undang-undang yang menjadi titik celah untuk masuk memakzulkan Gibran.

Mulai dasar Konstitusional, UU 1945 Amandemen III, Pasal 7A dan 7 B, selanjutnya mengutip TAP MPR RI No. XI/1998, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (2),dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (5), (6), (7), terkait CoI ( Conflic of Interest) Ketua MK Paman Usman ( Anwar Usman Ketua MK paman Gibran).

Selain aspek Konstitusional tersebut diatas, yang menarik dalam surat itu adalah Aspek argumentasi hukum. Ada 4 aspek hukum yang diuraikan secara detail. Umumnya kita sudah pernah baca di berbagai media masa (elektronik dan cetak).

Aspek pertama, menguraikan tentang Pelanggaran Hukum Etika dan Konflik Kepentingan dengan narasi fakta hukum yang detail dan argumentatif.

Aspek Kedua, Kepatutan dan Kepantasan. Aspek ini menyoroti tidak patut dan tidak pantasnya Gibran sebagai Wakil Presiden. Terutama setelah 6 bulan menjadi Wapres semakin menunjukkan bahwa Gibran itu belum “maqam” nya sebagai Wakil Presiden.

Ada narasi yang menarik yang disampaikan para Purnawirawan itu, yakni kekhawatiran mereka Gibran ini akan menjadi beban bagi Prabowo dalam menjalankan tugas kepresidenannya.

Aspek ketiga, dari segi Moral dan Etika kelakuan Gibran terkait akun “fufufafa” yang sudah diketahui seluruh pelosok penduduk Indonesia. Persoalan moral dan etika di akun itu yang patut diduga pemiliknya adalah Gibran, sangat menghina Prabowo dan keluarganya.

Perbuatan itu dinilai tidak pantas dialakukan oleh seorang calon Wakil Presiden yang kemudian mendampingi Presiden Prabowo yang sudah di ejek, caci maki oleh si fufufafa.

Aspek keempat, terkait dengan dugaan Korupsi Joko Widodo dan keluarga. Soal ini sudah banyak diangkat diberbagai media. Tuntutan adili Jokowi semakin marak dan meluas di berbagai propinsi. Kasus-kasus KKN keluarga Jokowi, termasuk Gibran dan adiknya suntikan dana penyertaan modal dari oligarki untuk jualan pisang goreng dan martabak.

Konkritnya usulan FPP TNI jelas dan terang berbunyi: berdasarkan usulan tersebut, kami mendesak DPR RI segera memproses pemakzulan Wakil Presiden RI Sdr. Gibra Rakabuming Raka.

Surat tersebut, ditanda tangani oleh 2 Jenderal TNI (Pur) , 1 Marsekal TNI (Pur) , dan 1 Laksamana TNI (Pur). Mewakil ketiga angkatan pensiunan TNI.

Apakah surat FPP TNI itu bisa menjadi daya ungkit untuk dibahas sebagai proses politik di DPR, tentu tidak terlepas kemana arah angin politik Indonesia.

Surat itu juga ditembuskan kepada Ketua-Ketua Partai Politik. Apakah mereka serius membaca dan membahasnya tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Ketua Partai itu sendiri dengan induk semang tempat mereka diternak.

Prajurit yang sejati adalah prajurit yang setia pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Dan jangan lupa habitat Prabowo adalah Prajurit Sejati, yang sudah terbukti dalam perjalanan hidupnya diusia 74 tahun.

Cibubur, 4 Juni 2025

*) Pemerhati Kebijakan Publik/Dosen FISIP UNAS

———————

Kunjungi juga kami

di www.globalindonews.com

Juni 3 2025

Gawat! Forum Purnawirawan TNI Desak DPR MPR Proses Pemakzulan Wakil Presiden Gibran

globalindonews Berita, Hukum, Nasional, Politik, Sosial Budaya 0

Jakarta, GlobalIndoNews – Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak DPR dan MPR agar segera memproses usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Surat tertanggal 26 Mei 2025 itu sudah beredar luas dan diterima oleh wartawan. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI.

Dalam surat Forum Purnawirawan yang copiannya diterima media ini, mereka meminta MPR dan DPR untuk segera menindaklanjuti proses pemakzulan sesuai ketentuan hukum.

Tanda tangan surat itu di antaranya berasal dari empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Laksma TNI (Pur) Moeyono Aladin yang serahkan surat tersebut kepada DPR dan MPR tanggal 2 Juni 2025.

Dalam surat tersebut disebutkan ada pelanggaran prinsip hukum, etika publik dan konflik kepentingan. Mereka menyebut Gibran peroleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres cawapres dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Proses tersebut dinilai telah melanggar UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara (Anwar Usman), adalah paman dari Sdr. Gibran Rakabuming Raka dan telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q, Undang-Undang Pemilu yang dalam putusan tersebut Anwar Usman sebagai ketua majelis yang sekaligus merupakan paman yang mempunyai hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka seharusnya wajib mengundurkan diri, sebutnya.

Lanjut surat tersebut, putusan MKMK terhadap kesalahan Anwar Usman, Majelis MKMK seharusnya mempertimbangkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 Ayat 5,6 dan 7.

Ketua Majelis MK IC Anwar Usman dinyatakan bersalah melanggar kode etik dan perilaku hakim, maka putusan No. 90/PUUXXI/ 2023 dinyatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 cacat hukum dan juga terjadi disparitas putusan di perkara yang sama, antara lain No.29/PUU-XXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, No. 55/PUU-XXI/2023, yang putusannya menyatakan bahwa permohonan tidak memiliki alasan hukum sehingga permohonan di tolak, tulis surat tersebut.

Terhadap putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 belum pernah dilakukan pemeriksaan kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Dengan demikian, masih dapat diajukan untuk diperiksa kembali melalui DPR, sebagaimana Pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal ini tidak mengatur ketentuan kadaluarsa.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyebut dugaan kuat Korupsi Sdr. Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang dilaporkan oleh Sdr. Ubedilah Badrun sejak tahun 2022 ke KPK, saat itu Sdr. Gibran Rakabuming Rakabuming Raka sudah menjadi Walikota Solo yang merupakan pejabat publik.

Ubedilah melaporkan relasi bisnis Sdr. Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang merupakan putra Presiden Joko Widodo berpotensi kuat terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

”Sangat amat patut diduga KKN tersebut terjadi berkaitan dengan adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura ke perusahaan rintisan kuliner anak Sdr. Joko Widodo”, sebut dalam surat tersebut.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar DPR melalui aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden ke-7, Sdr. Joko Widodo dan Keluarganya (Sdr. Gibran Rakabuming Raka dan Sdr. Kaesang Pangarep).

Usulan pemakzulan Gibran sudah menjadi pembicaraan setelah Forum Purnawirawan TNI yang terdiri atas 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel menyampaikan deklarasi sikap berisi delapan poin kepada Presiden Prabowo Subianto.

Poin-poin itu meliputi penolakan kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara, tenaga kerja asing, dan reshuffle menteri yang diduga terlibat korupsi.

Pernyataan yang paling menonjol adalah usulan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa tokoh ternama yang menandatangani deklarasi itu selain Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden ke-6, adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Asal tahu, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai lemah secara politik karena tak lagi memiliki dukungan partai politik. Setelah dipecat dari PDI Perjuangan, Gibran kini tak bernaung di partai manapun, sebuah kondisi yang dinilai bisa menjadi titik rawan jika wacana pemakzulan terus menguat.

Ketiadaan sokongan dari partai politik membuat Gibran harus ekstra hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Satu-satunya tameng politik Gibran saat ini adalah hubungan personal sang ayah, mantan Presiden Joko Widodo, dengan sejumlah elite partai.

Sementara Jokowi saat ini dihadapkan dengan tudingan ijazah dan skripsi palsu yang dilancarkan Roy Suryo dkk yang kian masif.

Jokowi juga tengah menghadapi gugatan perdata ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.

Disisi lain Jokowi harus bersiap menjadi saksi korban di pengadilan jika Roy Suryo dkk ditetapkan menjadi tersangka oleh Penyidik Polri dan disidangkan di pengadilan atas laporan Jokowi.

Disaat menjadi saksi korban, Jokowi memberikan keterangan dibawah sumpah akan tampak otentik dan natural seorang diri Jokowi karena tidak lagi didampingi kuasa hukum saat memberikan keterangan diruang persidangan. (TIM/Red)

———————

Kunjungi juga kami

di www.globalindonews.com

Juni 3 2025

Dua Oknum Pengacara GSD Dan FDR Akan Dilaporkan Ke Badan Kehormatan PERADI

globalindonews Berita, Daerah, Ekonomi, Hukum 0

Larantuka, GlobalIndoNews – Terkait adanya dugaan penipuan oleh oknum Pengacara GSD terhadap Rusli Warga Flores Timur dalam penanganan sidang Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Larantuka, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Perwakilan Larantuka, Philipus Ipi Daton ambil sikap mendampingi Rusli untuk mengajukan laporan ke Badan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Ipi Daton mengatakan dirinya akan mendampingi kliennya Rusli Cs untuk melaporkan dua oknum pengacara di Flores Timur yang menangani kasus sidang perdata di Pengadilan Negeri Larantuka baru-baru ini.

Hal ini disampaikan Ipi daton kepada media ini setelah mendampingi kliennya Rusli Cs melakukan laporan Polisi dugaan penipuan oleh oknum pengacara GSD di Polres Flores Timur, Senin 2 Juni 2025.

Selain Oknum Pengacara GSD yang diketahui sebagai kuasa hukum tergugat, Ipi juga akan melaporkan oknum pengacara berinisial FDR kuasa hukum penggugat.

Ipi menjelaskan, oknum pengacara FDR ikut di laporkan ke Badan Kehormatan PERADI karena diduga telah melanggar kode etik sebagai pengacara atau advokat.

FDR diketahui sebelumnya menjadi kuasa hukum dari Rusli, namun pada saat adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Larantuka pada obyek sengketa yang sama, Rusli kaget ada nama oknum pengacara FDR sebagai kuasa hukum penggugat.

FDR diketahui berbalik arah menjadi kuasa hukum penggugat dan menyerang balik Rusli sebagai tergugat.

Ipi mengatakan hal ini tentunya melanggar kode etik pengacara karena FDR beralih dari kuasa Hukum tergugat menjadi kuasa hukum penggugat pada obyek sengketa yang sama.

Untuk itu, Ipi dan rekan-rekan pengacara yang tergabung dalam LBH Surya NTT Perwakilan Larantuka, akan terus bersama kliennya Rusli melaporkan dua oknum pengacara GSD dan FDR ke Badan Kehormatan PERADI.

Dan terkait sanksinya Ipi menyerahkan sepenuhnya kepada Pimpinan PERADI. Baik itu teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian beracara secara permanen. (AdamBethan/Red)

———————

Kunjungi juga kami

di www.globalindonews.com

Juni 3 2025

Oknum Pengacara GSD Resmi Dilaporkan Ke Polres Flores Timur

globalindonews Berita, Daerah, Ekonomi, Hukum 0

Larantuka, GlobalIndoNews – Rusli Warga Flores Timur, resmi melaporkan oknum pengacara berinisial GSD ke Polres Flores Timur, Senin 2 Juni 2025.

Dirinya mendatangi Polres Flores Timur didampingi Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Perwakilan Larantuka.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Larantuka, Philipus Ipi Daton kepada media ini mengatakan hari ini dirinya bersama rekan-rekan dari LBH Surya NTT mendampingi korban untuk membuat laporan Polisi dugaan penipuan oleh oknum pengacara inisial GSD.

Ipi Daton menjelaskan, kliennya telah menjadi korban dugaan penipuan oleh oknum pengacara berinisial GSD dalam proses masa persidangan perdata di Pengadilan Negeri Larantuka.

Ipi menambahkan, oknum pengacara GSD meminta uang sebesar Rp 10 Juta rupiah untuk kepentingan memperoleh warkah tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur.

Yang mana warkah tanah ini rencananya akan digunakan sebagai tambahan materi hukumnya dalam persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Larantuka.

Namun hingga selesainya proses persidangan, warkah tanah tersebut tak pernah nampak.

Selain itu oknum pengacara GSD juga meminta uang kepada Rusli sebesar Rp 40 juta rupiah. Yang mana menurut oknum pengacara GSD uang tersebut akan di berikan kepada pihak Pengadilan Negeri Larantuka dengan Iming-iming akan membantu memenangkan perkara tersebut.

Namun harapan itu sirna dan seketika timbul rasa kecewa rusli terhadap oknum pengacara GSD, pasalnya dalam putusan perkara perdata di pengadilan Negeri Larantuka pihak Rusli sebagai tergugat berada dipihak yang kalah.

Sontak Rusli pun kecewa dan meminta agar oknum pengacara GSD segera mengembalikan uang sebesar Rp 50 Juta rupiah tersebut.

Setelah resmi melaporkan oknum pengacara GSD ke Polres Flores Timur, Sebagai Kuasa Hukum LBH Surya NTT yang mendampingi Rusli, Ipi pun berharap agar oknum pengacara GSD dapat segera mungkin mengembalikan uang tersebut.

Namun terkait kelanjutan dugaan tindak pidana penipuannya dikembalikan kepada penyidik Polres Flores Timur. Ipi menegaskan pengembalian uang tersebut tidak menghilangkan tindak pidananya.

Hingga berita ini diturunkan, oknum pengacara GSD belum berhasil dikonfirmasi. (AdamBethan/Red)

———————

Kunjungi juga kami

di www.globalindonews.com

Juni 2 2025

Terindikasi Serobot Lahan Warga, Paulus George Hung alias Ting-Ting Ho Dipolisikan

globalindonews Berita, Daerah, Hukum 0

Sorong, GlobalIndoNews – Seorang WNA asal Malaysia atas nama Paulus George Hung alias Ting-Ting Ho alias Mr. Chi diduga kuat telah melakukan tindak pidana penyerobotan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas perbuatannya itu, Paulus George Hung dilaporkan ke Polresta Sorong Kota, Polda Papua Barat Daya, Rabu, 28 Mei 2025.

Hal tersebut disampaikan pelapor, Simon Maurits Soren, seorang warga Sorong yang sehari-hari berprofesi sebagai pengacara, kepada media ini pada Sabtu, 31 Mei 2025. “Kami telah mendatangi Mapolresta Sorong Kota dan membuat Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dengan terlapor Sdr. Paulus George Hung pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, lalu,” ungkap pria Papua yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Simon ini.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor: LP/B/359/V/2025/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT DAYA, diketahui bahwa lahan yang diduga diserobot oleh pelaku berada di Jl. Lorong Dekat Dermaga Fitas, Kelurahan Suprau, Kecamatan Maladum Mes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tindak pidana penyerobotan lahan milik orang lain tersebut dilakukan WNA yang lebih dikenal dengan nama Ting-Ting Ho atau Mr. Chi pada hari Selasa, 16 April 2016, sekitar pukul 12.00 WIT.

Kronologi kejadian, sebagaimana diceritakan Simon kepada petugas SPKT yang menerimanya, yakni pada hari kejadian sekira pukul 12 siang, korban (pemilik tanah – red) mendapatkan informasi dari kerabatnya yang menjaga lahan tersebut bahwa terlapor (Paulus George Hung – red) telah mengklaim kepemilikan tanah dan melakukan aktivitas di atas tanah tersebut sampai saat ini. Dengan adanya kejadian ini, pelapor merasa dirugikan dan datang melaporkan kejadian itu ke Kantor SPKT Polresta Sorong Kota.

Terkait Laporan Polisi ini, Simon Maurits Soren berharap agar aparat penegak hukum di Polresta Sorong Kota dapat segera menindaklanjuti laporannya mengingat kasus ini sudah cukup lama berlalu dan pelaku terindikasi melakukan hal yang sama terhadap lahan warga lokal lainnya di Kota Sorong dan sekitarnya. “Saya bersama rekan advokat dari Jakarta, Bang Alfan, berharap agar teman-teman Polisi di Polresta Sorong dapat bekerja secara professional segera menindaklanjuti kasus ini. Saya menerima beberapa laporan serupa dari warga masyarakat adat Papua di wilayah Papua Barat Daya yang diduga kuat dilakukan oleh orang yang sama menggunakan kaki-tangannya di daerah kita ini,” jelas Simon didampingi Advokat H. Alfan Sari, S.H., M.H., M.M.

Kasus ini menarik perhatian banyak pihak, baik di Kota Sorong maupun warga dari wilayah lainnya di Indonesia. Hal itu disebabkan adanya dugaan kuat maraknya mafia tanah yang salah satunya digerakkan dan dibiayai oleh Ting-Ting Ho. Hendrik Membrako misalnya, seorang warga asli Papua yang berdomisili di wilayah Suprau, mengatakan bahwa dirinya merasa sangat aneh melihat ada orang asing yang tidak diketahui asal-usulnya datang ke Papua dan klaim tanah-tanah warga sebagai miliknya.

Hendrik bahkan menuding bahwa pejabat dan aparat di daerahnya, terutama pihak BPN, telah berkolusi dengan Mr. Chi untuk mendapatkan tanah-tanah adat di Kota Sorong. “Orang asing dilindungi, orang asli Indonesia disepak keluar…!” sebutnya geram.

Anggota DPRP Papua Barat Daya dari jalur Otonomi Khusus, Robert George Yulius Wanma, S.E., turut memberikan perhatian atas kasus dugaan penyerobotan tanah oleh Ting-Ting Ho. Robert mengatakan bahwa dirinya akan mengawal dan terus mendorong pihak berwenang untuk menangani kasus itu dengan serius dan cepat.

“Tanah milik kakak perempuan saya, Ibu Nelce Wanma, juga diserobot oleh si Ting-Ting Ho ini. Tanahnya pas bersebelahan dengan pemilik tanah yang sekarang melaporkan WNA itu ke Polisi. Saya akan kawal kasus ini agar APH bekerja secara serius menangani laporan tersebut, jangan ada permainan kotor untuk meloloskan mafia tanah di Kota Sorong,” tegas Robert Wanma.

Sementara itu, dari kediamannya di Jakarta, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, mengatakan bahwa dirinya sungguh sangat prihatin dengan kondisi masyarakat di Papua dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia yang terancam kehilangan tempat hidupnya akibat dirampok oleh orang-orang berduit dari seberang sana. Pria yang dikenal sangat getol membela warga teraniaya dimana-mana itu, mendesak agar KPK dan Kejagung segera turun ke daerah-daerah memeriksa para pejabat, terutama yang terkait dengan urusan pertanahan.

“Saya sangat sedih melihat warga masyarakat Indonesia yang terancam kehilangan tanah garapannya, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan tempat hidupnya, karena tanahnya dicaplok habis oleh orang-orang luar yang datang dengan duitnya, membeli dokumen-dokumen tanah dari para oknum pejabat serakah di pemerintahan dan Badan Pertanahan Nasional. Bayangkan, hak masyarakat adat saja bisa hilang berpindah ke tangan orang asing, seperti yang terjadi di Papua itu,” beber Wilson Lalengke sambil meminta agar Polresta Sorong Kota segera menindak-lanjuti laporan masyarakat yang masuk.

“Panggil dan periksa segera si Paulus itu, jangan terpengaruh dengan uangnya, juga jangan takut dengan tekanan-tekanan kekuasaan yang mungkin berada di belakang si mafia tanah itu,” tegas tokoh pers nasional ini.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih mencoba mendapatkan informasi dari pihak Paulus George Hung alias Ting-Ting Ho. (TIM/Red)

———————

Kunjungi juga kami

di www.globalindonews.com

Juni 2 2025

Tingginya Biaya Urus SIM di Polda NTT, Ombudsman Ingatkan Unit Layanan Lantas Dan Reskrim Itu Etalase Polri

globalindonews Berita, Daerah, Ekonomi, Hukum 0

Foto : Darius Beda Daton

Kupang, GlobalIndoNews – Banyaknya keluhan masyarakat kepada Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur, salah satunya adalah terkait tingginya biaya pengurusan Surat ijin mengemudi (SIM) di Polda Nusa Tenggara Timur.

Kepala Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton menyebutkan bahwa unit pelayanan yang paling di keluhkan masyarakat adalah Unit Lalulintas terkait biaya pengurusan Surat Ijin Mengemudi yang melebihi tarif yang di tetapkan.

Menurut Darius rata rata pengurusan SIM C mencapai Rp 400 ribu rupiah ini sudah di luar prosedur yang ditetapkan.

Terkait hal ini masyarakat telah beberapa kali menyampaikan keluhannya kepada Ombudsman Perwakilan NTT.

Darius mengatakan dirinya telah menyampaikan persoalan ini dalam rapat kerja teknis bidang reformasi birokrasi Polri tahun anggaran 2025.

Darius menuturkan pada tahun 2023 Ombudsman Perwakilan NTT menerima 1.106 laporan masyarakat. Laporan ini juga meningkat pada tahun 2024 menjadi 1.171 laporan.

Sementara itu dari Januari hingga Mei tahun 2024 Ombudsman menerima 279 laporan.

Lagi-lagi unit layanan yang paling di keluhkan masyarakat NTT adalah Reskrim, Lantas, Samsat, Intelkam dan KBO.

Melihat situasi ini, Darius berpesan bahwa Unit Layanan Lantas dan Reskrim itu etalase Polri. Jika layanan di dua unit ini baik dan bersih akan sangat berpengaruh pada persepsi publik tentang layanan Polri secara keseluruhan.

Oleh Karna itu aa meminta kerja sama untuk memperbaiki layanan Polri melalui penanganan pengaduan masyarakat. (AdamBethan/Red)

———————

Kunjungi juga kami

di www.globalindonews.com

Juni 1 2025

Cegah Adanya Aksi Premanisme, Polres Flotim Rutin Gelar Patroli Dialogis

globalindonews Berita, Daerah, Hukum, Sosial Budaya 0

Larantuka, GlobalIndoNews – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Polres Flores Timur Rutin menggelar patroli dialogis di seputaran Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, pada Sabtu malam (31/5).

Kegiatan Patroli Dialogis ini terus dilakukan oleh Polres Flores Timur guna memberikan rasa aman dan menciptakan situasi yang kondusif bagi warga Flores Timur.

Kegiatan Patroli dialogis pada sabtu malam ini dipimpin oleh KBO Binmas Polres Flores Timur, Ipda Agus Niron, didampingi Kasubsi PIDM Humas Polres Flores Timur, Iptu Anwar Sanusi.

Selain sebagai kegiatan rutin Polres Flores Timur, Patroli ini bertujuan untuk mencegah potensi aksi premanisme serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, khususnya pada malam hari.

Kasubdi PIDM Humas Polres Flores Timur Iptu Anwar Sanusi menyampaikan seperti yang kita ketahui bersama Kota Larantuka akhir- akhir ini sering terjadi gangguan Kamtibmas seperti kenakalan remaja dan saling serang antar kampung, curanmor, dan pencurian ayam.

Patroli ini juga menjadi sarana komunikasi langsung antara Polisi dan masyarakat guna menjaga situasi tetap kondusif.

“Selama patroli, kami menemukan sekelompok anak muda yang sedang duduk di emperan jalan seperti di Kelurahan Sarotari Tengah dan Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka. Kami berikan himbauan agar mereka segera kembali ke rumah masing-masing karena waktu sudah larut malam,” ujarnya.

Iptu Anwar juga mengingatkan, apabila masyarakat menemukan atau mengalami gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), agar tidak ragu untuk melapor ke Polres Flores Timur atau melalui layanan darurat 110.

Dengan kegiatan patroli dialogis ini, Polres Flores Timur berharap bisa terus menjalin kedekatan dengan masyarakat sekaligus mencegah timbulnya gangguan keamanan seperti aksi premanisme, keributan atau kerusuhan dan kejahatan jalanan lainnya. (AdamBethan/Red)

———————

Kunjungi juga kami

di www.globalindonews.com