Nizar Dahlan: Dinasti Politik Model Jokowi, Merusak Tatanan Demokrasi

Foto: Nizar Dahlan

Foto: Nizar Dahlan

Jakarta, GlobalIndoNews – Melihat perkembangan politik di era Rezim Jokowi seolah-olah demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia sekedar penghias tatanan system sebuah negara, karena tampaknya dari segala syistem yang diterapkan dalam bernegara tidak ada yang dapat dijadikan patokan bahwa Negara RI menjalankan system negara demokrasi yang baik. Ini potret dinasti politik model Jokowi, merusak tatanan demokrasi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Rumah Pejuang Indonesia (RPI), Dr. Ir. H. M. Nizar Dahlan, M.Si melalui rilis yang disampaikan melalui Whatsaap ke media ini, Jum’at (27/10/2023).

Selanjutnya Dr. Ir. H. M. Nizar Dahlan, M.Si menjelaskan, “mengamati perkembangan demokrasi di Indonesia dan beberapa indikator yang dapat diamati menjelang Pemilihan Presiden antara lain Mahmakah Konstitusi (MK) berubah menjadi Mahkamah Keluarga yang telah memanfaatkan lembaga ini untuk kepentingan keluarga Jokowi.

Semua orang tahu Ketua MK adalah adik ipar Presiden yang meloloskan anak Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk bisa menjadikan Calon Wakil Presiden dengan alasan sedang atau pernah menduduki jabatan sebagai kepala daerah, yang secara hukum dengan membuka norma baru itu bukanlah wewenang MK, bukan berada pada ranah MK.

Sehingga terasa aneh, seorang ahli hukum yang duduk sebagai Ketua MK tidak berjalan logika hukumnya, dengan memperalat MK untuk kepentingan keluarganya. Itu meruntuhkan moral kelembagaan MK dan itu bertentangan dengan hukum.

 

Foto: Jokowi - Anwar Usman

Foto: Jokowi - Anwar Usman

Yang lebih ajaib tulis Nizar, seseorang yang menyandang gelar profesor, ahli tata negara kepada media menyatakan keputusan MK itu cacat hukum, eh malah ikut berdiri disamping Prabowo ketika mendeklarasikan Pasangan Prabowo – Gibran.

Kehadirannya itu bertentangan dengan isi pernyataan yang ia sampaikan sebelumnya. Entah apa yang terpikirkannya sebagai seorang profesor itu.

Begitu pula dengan KPU yang seharusnya konsultasi dengan DPR RI terdahulu tapi nyelonong menerima Probowo-Gibran ketika menerima pencalonan mereka sebagai Calon Presiden pada tanggal 25 Oktober 2023 di kantor KPU.

Kita disajikan drama politik yang sulit dicerna akal sehat secara waras. Negeri ini ternyata diurus oleh badut-badut yang menjalankan tugas seenak dengkulnya saja. Seolah-olah negeri ini kepunyaan mereka tanpa lagi menghormati system yang harus dijalankan secara demokratis. Ini soal demokratisasi, tidak langsung tiba diujung secara instan.

Begitu juga istanah yang seharusnya hanya dipakai untuk kepentingan negara dan bangsa, tapi telah diselewengkan dengan semena-mena untuk kepentingan keluarga seorang presiden.

Mungkin dianggap, kegiatannya menggalang kekuatan untuk terjun dalam pemilihan presiden mutlak hak dan melekat pada dirinya atau punya persepsi bahwa itu adalah haknya sebagai seorang presiden.

Sudah muncul berbagai protes dan usulan bahwa presiden telah melanggar hukum dan sudah pantas dimakzulkan tetapi sang penguasa menganggap itu sebagai angin lalu.

Inilah yang sangat merisaukan hati rakyat, mau kemana negara ini akan didorong, apakah akan hilang dalam waktu dekat ini atau bagaimana membuat kita merasa seperti dianggap tidak ada.

Bayangkan hutang negara yang sudah melambung tinggi dan turunnya nilai mata uang rupiah sudah diangka 16.000 per dollar Amerika yang dikomentari oleh seorang Ketua Partai yang duduk sebagai Menko ekonomi menyatakan bahwa yang menguat nilai mata uang Dolar Amerika, bukan nilai mata uang rupiah yang turun.

Entah teori ekonomi dari mana yang dijadikannya sebagai indikator. Beginilan nasib bangsa yang diurus oleh orang-orang yang mengutip pernyataan Rocky Gerung bermental “Bajingan Tolol”.

Tidak merasa bahwa tindakan-tindakannya itu telah melemahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara ketika kita sudah memasuki era kemerdekaan sudah 78 tahun yang seharusnya masalah system demokrasi yang dijalankan ini bukan syistim demokrasi akal-akalan yang menguntungkan mereka yang sedang memegang tampuk kekuasaan yang hakikinya adalah hak kedaulatan rakyat.

Jadi tidak heran musibah demi musibah telah diturunkan Allah SWT sebagai peringatan kepada mereka yang sedang berkuasa”, demikian rilis Nizar Dahlan. (*/TIM/Red)

———-

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan /atau keberatan dengan penayangan artikel dan /atau berita tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan /atau  berita berisi sanggahan dan /atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang_undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: globalindonews74@gmail.com

IMG_20231026_070454 (1)